Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tin gkat Pertama (SLTP) di kota Mataram. … (144)


Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang terdiri dari Kompetensi Standar dan Kompetensi Dasar yang memungkinkan pebelajar dapat mengapresiasi dan menghormati pluralisme budaya (cultural diversity). Bentuk akhir dari hasil penelitian ini adalah sebuah kisi-kisi silabus tentang pendidikan multikultural yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan sosio-kultural siswa.



Penelitian ini merupakan suatu analisis kebutuhan dengan desain analisis faktor multi variabel dan dilaksanakan di Kota Mataram, SLTP Negeri 2 Mataram, SLTP Negeri 3 Mataram, SLTP Negeri 14 Mataram, dengan melibatkan 8 orang ahli/ pakar, 338 orang siswa, dan 108 orang guru sebagai sampel penelitian. Berdasarkan angka loading factor antar variabel, rumusan kompetensi standar dan kompetensi dasar pendidikan multikultural disepakati para ahli, rumusan tersebut sudah relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa SLTP dan rumusan materi pendidikan multikultural dapat mendukung ketercapaian kompetensi standar dan kompetensi dasar. Lebih lanjut penelitian ini menemukan, materi pendidikan multikultural dapat dintegrasikan pada mata pelajaran yang lain dan juga dapat dintegrasikan melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan yang terprogram dengan jelas.

Akhirnya disimpulkan, temuan penelitian ini mengindikasikan pendidikan multikultural perlu diberikan pada siswa SLTP karena relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa yang berinteraksi dalam masyarakat multikultur.


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH...(96)


Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten Trenggalek yang dilakukan mulai 05-Pebruari sampai dengan 30-Mei 2003 atau selama 4 (empat) bulan. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan dan menganalisa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. 2) Mendeskripsikan dan menganalisa proses pemberdayaan Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.



Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei (Survey Method) dengan teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kesiapan sumber daya aparaturnya, sebagai aparat birokrasi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 2) Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerinatah Kabupaten Trenggalek adalah dengan melakukan 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur, 2). Penataan kelembagaan 3). Melihat kemampuan Sumber Daya, Aparatur. 3) Melalui penataan kelembagaan akan tercipta suatu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sehingga akan memberikan dorongan dan kesempatan pada aparatur Untuk berinisiatif secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. 4) Kemampuan aparatur merupakan refleksi dari pemberdayaan. Peningkatan kemampuan aparatur pada gilirannya akan meningkatkan citra aparatur di masyarakat.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Dimensi Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Di Wilayah …… 128


Berdasarkan gambaran penilaian prestasi kerja yang telah diberlakukan di perusahaan Bank Syariah Mandiri, penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa faktor penilaian yang dianggap relevan dan representatif sesuai dengan dimensi perilaku karyawan dan tugas kerja di perusahaan. Ada sepuluh variabel atau faktor penilaian yang selama ini telah diberlakukan, yaitu (1) transaksi harian, (2) pelayanan nasabah, (3) budaya sifat, (4) kualitas kerja, (5) keandalan, (6) pemecahan masalah, (7) inisiatif, (8) kerja sama, (9) komunikasi, dan (10) kedisiplinan. Dari masing- masing variabel memiliki sejumlah antara 2 hingga 4 indikator untuk menguji tingkat validitasnya.


Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Bank Syariah Mandiri mulai dari jabatan manajer ke bawah yang terbagi pada sejumlah lokasi, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, Malang, Pamekasan, dan tiga cabang pembantu di Surabaya, yaitu di Sidoarjo, Gresik, dan kawasan Ampel Surabaya. Jumlah total populasi yang digunakan dan sesuai dengan persyaratan dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Instrumen yang digunakan merupakan konstruksi dari peneliti dengan bentuk skoring antara angka 0 hingga 10, semakin sering melakukan maka prestasi kerjanya akan mendekati angka tertinggi dan semakin jarang melakukan akan mendekati angka terendah.

Data hasil survey dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 10.01. hasil uji keandalan alat ukur yang menggunakan metode alpha cronbach (a) masing-masing variabel memiliki angka > 0.60. Sedangkan hasil uji validitas analisis faktor, dari 10 komponen menjadi 7 komponen sesuai dengan syarat eigenvalue di atas angka 1, sehingga 7 komponen tersebut mengubah istilah dan nama dari variabel atau faktor penilaian sebelumnya menjadi: (1) transaksi harian, (2) keandalan dan komunikasi, (3) kualitas kerja, (4) inisiatif dan kerja sama, (5) budaya kerja, (6) potensi diri, dan (7) pemecahan masalah. Dari 7 komponen menunjukkan bahwa persentase variansi sebesar 80.385 %. Artinya ketujuh komponen ini dapat menjelaskan sebanyak 80.385 % dari seluruh makna yang terkandung di dalam data yang ada dalam penelitian ini.

Dari ketujuh faktor penilaian yang telah diketahui, maka faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan metode behavioral anchored rating scale (BARS) yang menjelaskan dimensi perilaku seseorang yang terkait dengan pekerjaannya, termasuk standarisasi dan pengukurannya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Studi Perbandingan Prestasi Belajar Biologi Antara Siswa Yang Di Beri Pelajaran Dengan Metode Laboratorium Dan Metode Ceramah Di ...(127)


Mata pelajaran biologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup ( Anwar 1984 ). Biologi merupakan suatu ilmu yang murni yang paling fleksibel, biologi merupakan suatu dasar bagi dunia pengetahuan yang lain dan juga sebagai ilmu terapan, misalnya : Ilmu Kedokteran, Ilmu Farmasi, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian, dan Ilmu Kedokteran Hewan.


Mata pelajaran biologi telah diberikan mulai dari tingkat rendah ( SD ) sampai ke sekolah lanjutan dengan maksud agar siswa terlibat dalam proses belajar mengajar secara aktif dan kreatif.
Selain itu mata pelajaran biologi juga memenuhi kebutuhan dan minat siswa, baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengajaran biologi di MTs/SMP bertujuan agar siswa menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptaNya.

Menurut kurikulum Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Umum Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :
Pengajaran biologi juga mengembangkan sikap, nilai dan ketrampilan antara lain:
1. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA
2. Mengembangkan sikap dan nilai.
3. Menanamkan sikap ilmiah kepada siswa dan melatih siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara ilmiah.
4. Menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan dan daya sumber alam.
5. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan keindahannya sehingga siswa mencintai dan mengagungkan penciptaNya.
6. Memberikan pengetahuan dasar pada siswa untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas siswa.

1. Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antar guru dan murid, sebenarnya dalam proses belajar mengajar, merupakan interaksi kerjasama antar guru dan murid. Sering kita dengar, bahwa metode apapun yang dipakai oleh guru namun keberhasilanya lebih banyak ditentukan oleh guru dan murid. Guru yang pandai menggunakan metode tidak akan mencapai hasil pengajaran yang diinginkan kalau muridnya tidak mempunyai kemampuan belajar, tetapi sebaliknya guru akan memperoleh hasil pengajaran yang efektif jika guru dan muridnya sama mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sepintas lalu pendapat tersebut ada benarnya, sebab dalam proses belajar mengajar pasti didalamnya mengandung unsur metode sebagai alat pendekatnya dan metode tersebut cukup memberikan arti.

Maka dari itu guru dituntut untuk mempunyai kemampuan memilih metode yang tepat serta mampu menguasai bagaimana menggunakannya untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Menurut Amir Dain Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa : Guru mempunyai dua fungsi yaitu mendidik dan mengajar. Kedua tugas tersebut secara praktis tidak bisa dipisahkan, tapi secara teoritis pengertian mengajar tidak sama dengan mendidik. Mengajar adalah menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun ketrampilan dan lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga pengetahuan ataupun ketrampilan dan sebagainya itu dapat menjadi milik orang tersebut, sedang mendidik adalah terletak pada tujuan pendidik itu, berusaha untuk membawa anak kepada nilai-nilai luhur, kepada norma-norma susila (Kusuma, 28).
Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa mengajar dan mendidik merupakan dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Mendidik disamping sebagai ilmu juga sebagai suatu seni, yang dimaksud adalah keahlian di dalam menyampaikan materi pengajaran. Metode mengajar itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai berikut :
1. Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Merupakan salah satu komponen dalam proses mngajar.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :
1. Mata pelajaran biologi terkandung nilai-nilai luhur didalammya dan mempunyai peran yang sangat urgen dalam pendidikan nasional. Sehingga perlu dicari pendekatan yang efektif dalam memberikan pelajaran biologi agar siswa mengerti dan memahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi.
2. Pendidikan dan pengajaran banyak ditentukan oleh faktor guru, hal tersebut erat hubungannya dengan pemilihan dan penggunaan metode sebagai alat pendekatannya untuk mencapai tujuan pengajaran.
Dari bermacam-macam metode yang perlu diadakan penelitian, metode mana yang dipandang paling efektif untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedang yang sering dipakai adalah metode ceramah dan metode laboratorium yang dalam hal ini usaha penulis untuk diketahui mana yang lebih efektif dari kedua metode tersebut.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Du Pont System Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Pertumbuhan Perusahaan Pada Pt. Jaya Bali Garment Tabanan-Bali … (126)


Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif , mengenai analisis Du Pont System untuk menilai pertumbuhan perusahaan PT. Jaya Bali Garment Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Du Point System untuk menghitung ROI selama tahun 2001-2003.


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel bebas adalah Du Pont System sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan perusahaan. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis Du Pont System yang merupakan analisis mencakup ratio aktifitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva . Rasio keuntungan yaitu margin keuntungan atas penjualan dan ROI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROI menunjukan peningkatan begitu juga NPM dan TATO, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Jaya Bali Garment mengalami pertumbuhan dalam periode 2001-2003. Hal ini terlihat dari meningkatnya prosentase ROI yang terjadi.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)


Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.


Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,

Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.

Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Nilai Buku Terhadap Harga Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta … (124)


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan relevansi nilai dari laba akuntansi dan nilai buku yang digunakan oleh investor dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan model harga. (1) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan terhadap harga saham, (2) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuitansi, dan nilai buku secara individual terhadap harga saham.


Jumlah sample yang digunakan sebanyak 31 perusahaan basic industry dan chemicals dengan menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangan antara 1 Januari sampai dengan 30 April 2004.

Hasil analisis regrresi menunjukan bahwa variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan mempengarui harga saham perusahaan basic industry dan chemicals, hal ini di tunjukan kuefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,373 atau 37,3 % .Ini artinya variabel-variabel independent secara simultsn mempengarui harga sebesar 37,3 % dan sisanya 62,7 % dipengarui oleh variabe-variabel yang lain yang tidak di teliti. Secasra individual laba akuntansi tidk signifikan dan nilai buku berpengaruh secara signifikan .
Berdasarkan model harga , penelitian menunjukan adanya revansi nilai dan informasi akuntansi ( laba akutansi dan nilaim buku ) yang secara simultan signifikan , sehingga variabel-variabel tersebut menggambarkan harapan investor di masa depan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Perencanaan Strategis Kabupaten Buru Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata … (110)


Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.


Melihat kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dewasa ini sedang memacu pembangunan sektor pariwisata, hal ini terlihat dengan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan 2 (dua) objek wisata yang dianggap potensial yang merupakan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), dan hasil kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Namniwel dan Jikumerasa.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Buru sangat besar, akan tetapi belum seluruhnya dikelola secara professional, sehingga akan dapat bermanfaat dalam menunjang penerimaan daerah dan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memilik peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya.

Perencanaan Strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, adalah merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal , maupun lingkungan internal.
Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari atau menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah kabupaten Buru dengan sebelumnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong, maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT.
Sesuai dengan analisis SWOT tersebut, maka dapat ditemukan isu-isu strategis yang kemudian isu-isu strategis tersebut dilakukan pengujiannya untuk mengetahui isu-isu yang sangat strategis dengan menggunakan alat uji berupa “Litmus Tes”. Adapun isu-isu yang sangat strategis tersebut adalah : (1) Manfaatkan anggaran pariwisata yang memadai untuk pengembangan seluruh potensi wisata yang ada, (2) Meningkatkan kualitas aparatur, khusus dibidang kepariwisataan agar dapat mengatasi permasalahan pariwisata, (3) Meningkatkan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup, (4) Meningkatkan upaya promosi wisata.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Usaha Meningkatkan Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Sepatu “Shandy Surya Wijaya” ... (109)


Sejalan dengan lajunya pembangunan dan roda perkonomian di Negara kita , terdapat perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, Semakin besar suatu perusahaan ,akan membawa dampak dalam pengelolaan Manajemennya. Untuk itu pihak menejemen perlu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan informasi yang akurat dan up to date , ini dimaksudkan sebagai alat Bantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan .



Laporan keuangan merupakan produk khir dari proses akuntansi, yaitu suatu proses pencatatan yang mengikhtisarkan transaksi-transaksi keuangan , yang disusun dan disaksikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemakai , yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Agar laporan keuanagan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas pendapatan dan biaya yang trjadi pada tahun buku yang bersangkutan , maka laporan keuanmgan harus disusun dan disajikan dasar pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia dengan perpedoman pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (psak) . Laporan keuanagan yang disusun pihak manajemen pada umumnya terdiri dari : Neraca , Laporan Perhitungan Laba Rugi , Laporan perubahan Posisi keuangan , catatan dan laporan lain.

Di dalam neraca kita mengenal pos aktiva, salah satu elemen aktiva adalah aktiva tetapyang di dalamnya ada pos piutang. Seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam perusahaan , karena hal ini selain fungsinya sebagai operasional asset , juga karena dana yang tertanm dalam aktiva tetap cukup besar dan terikat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun . Berpijak dari hal tersebut aktiva tetap tentunya perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen . Karena menyangkut dana yang cukup material nilainya dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun maka kesalahan dalam menilai , mencatat dan menyajikan aktiva tetap akan berpengaruh cukupmaterial dalam kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan dari keterangan diatas maka penulis memilih kajian sebagai bahan penulis yaitu : PENGENDALIAN PIUTANG YANG EFKTIF DALAM USAHA MENINGKATKAN EFISIENSI MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN SEPATU “ SHANDY SURYA WIJAYA”

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peran Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Di Era Otonomi Daerah ... (108)


Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membina kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya melalui pembenahan terhadap aspek struktur organisasinya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi serta pembenahan terhadap sumberdaya aparatur (pegawai) yang tersedia.



Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang luas di Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan otonomi terbatas pada Daerah Prompinsi, maka sebagian kewenangan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, telah beralih ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, akibatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang selama ini dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, melalui Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan yang ada menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian terhadap pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, khususnya terhadap kegiatan Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Fungsional, Pusdiklat Kepemimpinan serta Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan, maka diketahui bahwa secara umum pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas kegiatan maupun kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, dilihat dari struktur organisasi, pembinaan sistem-sistem kerja di dalam organisasi serta keberadaan aparatur (pegawai), secara legal formal memang masih dibutuhkan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga menjadi lembaga fasilitator bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, terutama yang berada di Daerah.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ... (107)


Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tebing Tinggi, dengan maksud untuk melihat sejauhmana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan dan kontribusi PAD terhadap APBD serta realisasi penggunaannya.



Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan field penelitian. Intsrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, diuji keabsahannya dengan triangulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Tebing Tinggi dalam empat tahun terakhir (1999/2000-2002) masih rendah dan kontribusinya terhadap total APBD kecil serta alokasi dana untuk pelayanan masyarakat kecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah secara efektif, efisien dan profesional.

Untuk mengatasi rendahnya PAD dilakukan intensifikasi sumber penerimaan yang telah ada dan ekstensifikasi sumber penerimaan yang belum digali, serta penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Hubungan Perilaku Birokrasi Dengan Kualitas Layanan Publik Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Dalam Bidang Kependudukan Pada Empat Kec.) ...(106)


Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah. Disebut demikian karena undang-undang tersebut memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya. Apabila undang-undang nomor 5 tahun 1974 menggunakan filosofi “keseragaman dalam kesatuan” maka undang-undang nomor 22 tahun 1999 menggunakan folosofi “keanekaragaman dalam kesatuan”.


Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya, termasuk dalam mengatur struktur organisasi kelembagaan di daerahnya. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (2002 :74), “Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, maupun unsur lain kewilayahan”.
Pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan kabupaten/kota termasuk pemerintah kecamatan yang saat ini diposisikan sebagai perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 244 Tahun 2003 telah menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, antara lain :
(1) Pelayanan dibidang kependudukan (menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan, mengesahkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Camat sebagai pegawai pembantu pencatat perkawinan).
(2) Pelayanan dibidang perijinan (ijin usaha, ijin keramaian dan lain-lain)
(3) Pelayanan dibidang pertanahan (membuat dan menandatangani pelepasan hak oleh pemerintah yang luasnya tidak lebih dari 5 ha)
(4) Pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat (membina dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Nusa Tenggara-Germany Technical Coorporation ( PNT GTC),Program Pengembangan Kecamatan,(PPK) Dana Pembangunan Desa/Kelurahan(DPD/K),Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam(UED-SP), pasar desa dan lain-lain)
(5) Pelayanan informasi bidang pemerintahan lainnya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Pengembangan Kupedes Dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Di PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Unit Paron Cabang Kediri … (105)


Tujuan dari penelitian yang akan diadakan adalah : 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 2) Untuk mengetahui keberhasilan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 3) Untuk menganalisa strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes. Sedangkan Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri yang mempunyai wilayah kerja 11 ( Sembilan ) desa di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Sedangkan waktu penelitian selama 4 bulan yang dimulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 22 September 2006.



Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif yang memaparkan tentang pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di BRI Unit Paron baik tingkat keberhasilannya maupun strategi yang di gunakan tahun 2004 hingga Juni 2006. Suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat Kredit Lini di Bank BRI Unit Paron untuk memperoleh data berupa kebijakan, pelaksanaan maupun strategi dalam rangka pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di Bank BRI Unit Paron. Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats ),

Hasil analisis penelitian yang telah didapat dan dianalisa berdasarkan analisis SWOT maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2006 menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan , baik dilihat dari hasil peningkatan Kupedes ( outstanding maupun debitur ), manfaat yang dirasakan maupun pelayanan yang telah diberikan. Hasil Outstanding Kupedes pada tahun 2004 sebesar lebih dari 5,1 Milyar dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 950 Juta pada akhir bulan Juni 2006. 2) Hasil debitur Kupedes juga dapat dikatakan berhasil mengalami peningkatan, dimana posisi akhir tahun 2004 sebanyak 923 debitur meningkat menjadi 989 debitur pada akhir bulan Juni 2006. 3) Strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes adalah strategi “ SO “ yaitu dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri ... (104)


Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemimpinan terdiri tiga level yaitu komunikasi, pengkoordinasian, motivasi terhadap pengembangan koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri.
Penelitian dilaksanakan di KPPDK dengan metode observasi, dokumentasi, kuesioner. Analisa data menggunakan analisis statistik inferensial. Variabel bebas yaitu kepemimpinan yang terdiri dari komunikasi, pengkoordinasian, motivasi sedang variabel terikat pengembangan koperasi yang meliputi organisasi, partisipasi, permodalan. Perhitunan data hasil penelitian digunakan sofware komputer SPSS R.10,10 pada tingkat signifikansi 0,05.


Hasil penelitian disimpulkan variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pengembangan koperasi. Pengaruh kepemimpinan yang paling dominan adalah komunikasi terhadap pengembangan usaha koperasi.
Pada analisa laporan pengurus koperasi Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
1. Bidang organisasi
a. Hubungan antara pengawas dan pengurus, pengurus dengan anggota cukup baik
b. Pembinaan organisasi ke PKPRI telah dilaksanakan dengan lancar dan baik
c. Pelaksanaan pekerjaan antar pengurus saling mengisi dan menunjang sehingga berjalan lancar
2. Bidang administrasi
a. Buku-buku organisasi dan usaha ada
b. Pengaturan buku dan pekerjaan cukup baik
c. Jumlah anggota telah dicatat dengan baik
3. Bidang keuangan
a. Pengelolaan uang cukup baik
b. Bukti kas keluar/masuk tersusun rapi
c. Analisa ratio
- Likuiditas = baik
- Solvabilitas = baik
- Rentabilitas = baik
- Struktur modal = baik

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Loyalitas Pengguna Jasa PT. Pos Indonesia (PERSERO) … (103)


PT. Pos Indonesia ( Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang diberi tugas oleh pemerintah Indonesia menyelenggarakan usaha perposan atau persuratan untuk umum dalam negeri dan luar negeri, tugasnya disamping memberikan jasa pos kepada masyarakat juga memberikan fasilitas pos yang lain di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.



Kegiatan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perposan yang dibutuhkan masyarakat tersebut memerlukan usaha yang cukup besar, baik berupa pengerahan sumber daya manusia, sumber dana maupun pemanfaatan teknologi. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab semua pegawai sesuai dengan tingkat kedudukannya. Bagi pimpinan dituntut untuk menyempurnakan tntuk berusaha mengikuti perkembangan teknologi secara kontinyu dan meningkatkan fungsi manajemen, sedangkan para pelaksana dituntut lebih giat dalam menjalankan tugas kedinasan.

Berhasilnya suatu tugas atau pekerjaan, biasanya ditunjang dengan perlengkapan dan teknologi yang digunakan , menjadi salah satu ciri karyawan yang profesional. Keadaan ini perlu dijaga dan dilindungi dari gangguan erosi moral, dan sedapat mungkin diterangkan pada setiap, karyawan.

Salah satu cara untuk mencegah kemerosotan kualitas layanan sekaligus pengembangan ke arah positip adalah perlu penyesuaian dengan perkembangan tekonologi komunikasi yang digunakan serta lingkungan kerja yang tentram dan harmonis, dimana setiap individunya mampu berkomunikasi dengan baik. Setiap perusahaan harus senantiasa berusaha agar setiap karyawannya semakin profesional, mengenal dan mampu menggunakan teknologi yang lagi trend, memiliki moral kerja yang tinggi, sebab dengan semua itu diharapkan PT. Pos Indonesia ( Persero ) dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memuaskan kepada pengguna jasa pos.

Sebagai penjual jasa perposan untuk umum, PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dapat bertindak semaunya kepada konsumen atau langganan, tetapi harus meningkatkan mutu layanannya kepada pengguna jasa pos. Dalam hal ini setiap karyawan harus sadar, bahwa setiap kegiatannya selalu dipantau oleh masyarakat. Apalagi didukung oleh kehadirannya media massa baik cetak maupun elektronik, maka sorotan akan menjadi lebih terfokus.

Jika hal tersebut tidak dihiraukan oleh PT. Pos Indonesia ( Persero ) maka secara otomatis pelanggan atau pengguna jasa pos akan beralih kepada produk pesaing yang memiliki teknologi komunikasi yang lebih canggih,dan praktis. Perkembangan teknologi komunikasi yang dimaksud adalah ponsel/sms, dan internet.

Karena dengan alasan itulah dalam kehidupan organisasi, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi sehingga keberadaan PT. Pos Indonesia ( Persero ) akan tetap survive dan exist sepanjang masa. Oleh karena itu maka para pucuk pimpinan PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus selalu dan selalu memikirkan peerkembangan teknologi komunikasi dan diikuti upaya nyata dalam pelayanan jasa kepada masyarakat semakin memuaskan dan pada akhirnya tidak ditinggalkan oleh pengguna jasa atau pelanggan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan loyaliyas pengguna jasa atau pelanggan dalam jumlah yang besar maka PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus meningkatkan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan teknologi komunikasi terhadap loyalitas pengguna jasa pos dengan mengambil obyek penelitian pada PT. Pos Indonesia ( Persero ) Nganjuk.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Peningkatan Motivasi kerja Pegawai (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang) … (102)


Latar belakang dilakukan penelitian ini karena pada Bagian Humas dan Protokol merupakan bagian yg ditunjuk untuk menjembatani berbagai kepentingan di Pemerintah Kabupaten Malang baik internal maupun eksternal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan iklim kerja yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi kerja pergawai.


Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh apakah komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai dan seberapa besar pengaruhnya serta factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang.
Penelitian ini didasarkan pada Teori Hubungan Komunikasi Interpersonal yang meliputi model pertukaran sosial, model peranan, model peranan, model interaksional dan Teori Motivasi meliputi teori Kepuasan dan teori motivasi proses.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang yang berjumlah 40 orang. Teknik sample yang digunakan adalah total sampling yaiti apabila jumlah sampling di bawah 100 maka sample yang diambil adalah semuanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y = a + bx

Hasil penelitian ini diperoleh F hitung 31.107 dan F tabel (5%) 4.10 karena F hitung 31.107 > F tabel (5%) 4.10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable (x) komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja (y) menggunakan rumus determinasi ( ) x 100, sehingga di ketahui besarnya pengaruh adalah 45% dan untuk mengetahui besar kecilnya peningkatan motivasi kerja pegawai menggunakan persamaan linear sederhana yaitu Y = 20.195 + 0.779 x. Yang berarti peningkatan 1 nilai komunikasi internal pada Bagian Humas dan Protokol akan menyebabkan peningkatan nilai motivasi kerja pegawai sebesar 0.779. Dengan berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaruh komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang adalah positif.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peningkatan Kompetensi Aparatur Asisten Ekonomi Pemb. Sekretaris Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Pelaksanaan OTODA ... (101)


Pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek merupakan bagian intergal dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. Oleh karena itu, program pembangunan di Kabupaten Trenggalek harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengadung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif.


Pemberian wewenang kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintah yang bersih dan menempatkan diri sebagai aparatur yang harus melayani masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintah daerah diharapkan menerapkan transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang baik sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan pemikiran di atas diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan keinginan ini telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah serta Arah Kebijakan Umum (AKU ) yang merupakan pola dasar pembangunan 5 ( lima ) tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan / sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya pelayanan administrasi pembangunan maka kepada aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu ditingkatkan profesionalisme dan kinerjanya sehingga semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, maka aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu memiliki kemampuan dalam pembangunan administrasi publik yang meliputi kemampuan dalam pengembangan paradigma baru, kemampuan dalam menyusun manajemen stratejik dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Strategi Pemberdayaan Dan Pembinaan Keberadaan Persikmania Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan … (99)


Penelitian ini bertujuan untuk membahas Strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Kediri dalam rangka Otonomi Daerah. Fokus yang dibahas dari penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal serta strategi dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania.


Pada penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan model analisis manajemen atau perencanaan strategis yang sering disebut analisis SWOT dalam mengarahkan proses analisis sehingga menemukan strategi-strategi yang dituju. Sedangkan populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kediri sebagai Persikmania.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dalam menentukan alternatif strategi dan pemilihan strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania perlu diadakan pengindentifikasian dan analisis faktor-faktor strategi internal dalam kerangka kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor strategi eksternal dalam kerangka peluang dan ancaman sehingga dapat ditentukan strategi yang terbaik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam wadah Persikmania

Persikmania merupakan kelompok sosial baru dalam masyarakat Kota Kediri yang dapat dijadikan aset yang berharga untuk dibina dan dikembangkan karena beranggotakan seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan Kota Kediri.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peningkatan Staf Dalam Usaha Menunjang Efektifitas Kerja Pada Kantor Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan … (98)


Otonomi Daerah telah bergulir seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.. Otonomi Daerah berarti adanya kesempatan dan kewenangan yang luas dalam mengatur serta melaksanakan kepentingan masyarakat dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah pada aspek pengambilan kebijakan yang sarat dengan “Keadilan Soaial”.

Otonomi Daerah dengan persiapan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam segala hal, terutama kineja para aparat (birokrat) dalam menghadapi perkembangan berbagai bidang yang sangat cepat. Segala aktifitas Pemerintah yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuntut perubahan dan perilaku bhrokrasi. Selama ini dan perilaku birokrasi di Indonesia dianggap kurang tanggap dan kurang peka terhadap tuntutan dan keluhan masyarakat. Mereka dinilai kurang mampu mengadakan evaluasi terhadap perubahan dan kurang mampu mengambil peran untuk mengatasi persoalan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut lebih profesional dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan percepatan pertumbuhan dan beragamnya permasalahan yang ada didalam masyarakat. Perwujudannya, pemerintah daerah harus melaksanakan penataan keseimbangan, yang selama ini kelembagaan pemerintah daerah ditengarai kurang profesional dan lamban dalam melaksanakan tugas sehingga terkesan tidak efisien dan efektif dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya manusianya harus ditata sedemikian rupa untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi itu sendiri dan segala pembiayaan yang menyertainya.

Pegawai dalam melakukan pekerjaannya biasanya masih menjumpai kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan, hal ini disebabkan para pegawai di dalam melaksanakan pekerjaannya masih berpedoman pada pola kerja yang sudah lama, yang seharusnya tidak dipakai lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kerja tidak mencapai efektifitas dan efisiensi. Untuk itu pemimpin harus mampu mengelola dan mengembangkan stafnya agar mampu dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pengembangan staf adalah sangat penting yang mana harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, danberpedoman pada ketrampilan yang dibutuhkan organisasi pada saat ini maupun pada saat ke depan. Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja yang memungkinkan tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil, yaitu dengan cara pelaksanaan kerja yang efektif. Dengan demikian jelas bahwa keberhasilan organisasi dalam memajukan dan mengembangkan kualitas manusia adalah untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan lebih dari sebelumnya, melalui pendidikan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan. Sedangkan latihan, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis pelaksanaan pekerjaan pegawai, sehingga akan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Studi Tentang Sistim Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Magetan … (97)


Perkembangan organisasi dengan administrasi yang semakin meningkat dengan pesatnya di jaman maju yang serba modern ini akan menuntut suatu cara pengelolaan yang lebih baik dan sempurna.
Suatu organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan akan melakukan suatu kegiatan yang disebut adminstrasi. Kegiatan administrasi yang dilaksanakan tersebut dinamakan manajemen, diadalam mencapai tujuannya akan mengelola apa yang biasa disebut dengan istilah 6 M yaitu : Man atau manusia, Money atau uang,Materrial atau barang, Menhods atau cara, Machine atau mesin, Market atau pemasaran.


Yang merupakan unsur-unsur dari administrasi.Unsur manusia merupakan salah satu unsure administrasi yang amat penting dalam mencapai keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pegawai merupakan pelaksana dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga dapat bekerja dengan baik , status atau kedudukannya sebagai pegawai dalam memperoleh hak dengan mudah ,sehingga konsentrasinya dapat dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaanya
Pegawai Negeri Sipil dengan salah satu hak yang diharapkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat , yang secara otomatis status dan penghasilannya akan bertambah.

Dalam pelaksanaan kenaikan pangkat tidak selamanya berhasil dengan lancar, pegawai khususnya pejabat stuktural yang masih belum mencapai pangkat definitif didalam eselon yang didudukinya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Studi Tentang Manajemen Kedisiplinan Petugas Cleaning Service Di Badan Rumah Sakit Umum dr. SAYIDIMAN Magetan… (95)


Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas dimasa depan bertujuan untuk mencetak manusia yang menguasai ilmu dan teknologi serta mencetak manusia yang beriman dan bertakwa ( Iptek dan Imtak). Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat tercermin dari pola pikir, kesadaran, kemauan, semangat dan etos kerja yang tinggi. Untuk mewujutkan sumber daya manusia yang beriptek dan berimtak akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja, semangat kerja, kiat dari indifidu untuk mau berubah menuju yang lebih baik, manajemen yang diterapkan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.


Program pembangunan Nasional direncanakan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan menciptakan individu-individu manusia Indonesia seutuhnya yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal. berkesinambungan merupakan upaya peningkatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan secara dini dalam satu siklus kehidupan manusia yang selanjutnya disebut sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dini.

Rumah sakit merupakan institusi yang bergerak dalam bidang penjual jasa pelayanan publi dalam bidang kesehatan, untuk itu segala aktifitas yang dilakukan merupakan suatu sistem yang saling terkai dan sama memiliki tingkat kepentingan yang sama. Untuk mendukung tercapainya kualitas pelayanan publik di rumah sakit yang berkualitas perlu di dukung sumber daya manusia yang berkualitas pula .

Kebersihan dirumah sakit salah satu bentuk rangkaian kegiatan yang mendapat perhatian secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa, namun kegiatan ini sering kurang mendapatkan perhatian yang serius bagi manajemen rumah sakit. Kurangnya perhatian tingkat kebersihan rumah sakit dapat menimbulkan dampak gangguan estetika, berkembangbiaknya vektor penyakit, penularan penyakit, terjadinya infeksi nosokomial. Apabila hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan rumah sakit tersebut akan dinilai langsung oleh masyarakat bahwa tingkat pelayanannya kurang memuaskan. Dampak jangka panjang rumah sakit yang demikian akan ditinggalkan para pengguna jasa yang mampu menurunkan jumlah kunjungannya. Upaya yang harus dilakukan rumah sakit adalah mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitan khususnya tena kebersihan (cleaning service) dengan jalan melakukakan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan memberi penghargaan yang layak sehingga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan etos kerja bagi petugas.

Di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan, pekerjaan cleaning service sangat diperlukan untuk mewujudkan kondisi rumah sakit yang bersih dan sehat yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit., pekerjaan semacam ini pada umumnya kurang diminati oleh karyawan rumah sakit itu sendiri. Bahkan sebagian karyawan merasa rendah bila menyatakan dirinya sebagai petugas cleaning service. Sebenarnya kegiatan cleaning service termasuk sistem kegiatan di rumah sakit yang harus mendapat perhatian yang spesifik. Kedisiplinan yang tinggi mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan padanya. Karena itu setiap atasan harus selalu berusaha meningkatkan disiplin yang tinggi agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Kedisiplinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang pegawai harus selalu datang, pulang sesuai waktu yang telah ditentukan (tepat waktu) dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pembinaan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil … (94)


Pemerintah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam pelaksanaan pemerintahan. Kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan, hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.


Ditinjau dari sudut organisasi, manusia adalah sumber daya yang dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti haInya tanah dan modal.
Seperti yang dikutip oleh Nimran (2000:02) "Assets make thing possible, people make thing happen memang benar oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilai bagi suatu bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan kesejahteraan dan taraf hidup suatu masyarakat.
Menguraikan sumber daya manusia, tidak lepas dari manaJemen sumber daya manusia itu sendiri, adapun pengertian manajemen sumber daya manusia adalah merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dari seluruh sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, ketrampilan, daya dan kerja. Majunya teknologi berkembangnya informasi tersedianya modal dan bahan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuanya bila sumber daya manusia tidak diperhatikan atau di telantarkan.

Pegawai negeri sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah

Adapun sosok pegawai negeri sipil yang di harapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional menurut UU No.43 Tahun 1999 pasal 1 tentang pokok-pokok kepegawaian pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berfikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan social, warga negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat dikerjahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Menurut Soesiana (1. 999:4) "manusia harus belajar/learning yaitu proses yang tidak ada habisnya dalam mengubah did dari keadaan semula.
Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 112 ayat (1) yaitu bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah maka pemerintah mengupayakan pemberdayaan otonomi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan. Semua hal diatas dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil karena bagaimanapun juga apabila sumber daya manusia nya belum memadai maka akan sulit untuk mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan. Lebih lanjut menurut UU No.43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang tertuang dalam PP No. 14 Tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu di bina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mengarah kepada:
1. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masayarakat
2. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinanya
Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan batasan bahwasanya pembinaan yang dimaksud adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam lingkup BPTP Jawa Timur.

Keadaan karyawan pada kantor BPTP Jawa Timur pada saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak karyawan yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik.

Hal ini di karenakan para pegawai itu masih terkesan saling berebut bidang bidang pekerjaan yang dinilai memiliki lahan yang "basah". Juga dalam kantor BPTP itu sendiri fenomena yang tedadi adalah banyak para karyawan yang terkesan enggan untuk langsung mengerjakan pekerjaanya sebagian dari mereka yang baru datang dari rumah ke kantor langsung bercanda dengan para karyawan yang lain.
Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas saja tanpa memperhatikan kualitasnya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pengaruh Imbalan Materiil Terhadap Kepuasan Kerja (studi pada pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)… (93)


Dalam rangka memasuki era pasar bebas, bangsa Indonesia sebagai salah satu warga dunia harus selalu siap mengikuti alur perkembangan dan tuntutannya. Tuntutan untuk selalu mengikuti perubahan ini terjadi dengan sendirinya, sejalan dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, derasnya arus informasi serta semakin terbukanya peluang bagi semua negara untuk bersaing dalam pasar bebas dunia. Ini menandakan adanya kompetisi yang semakin ketat, diikuti konsumen yang lebih terdidik sehingga tawar menawar lebih tinggi. Bersamaan itu pula di Indonesia diberlakukan Undang-undang perlindungan konsumen.


Perkembangan dan tuntutan dari adanya pasar bebas ini memang tidak bisa kita sikapi tanpa persiapan yang matang. Dibutuhkan tahapan yang panjang dan terencana, serta dukungan terpadu dari berbagai segi kehidupan bangsa. Ada tiga kunci sebagai prime determinant pada suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh PDAM dalam melakukan perubahan dengan orientasi pada karyawan yaitu produktivifas, inovasi dan segmentasi (Prawirokusumo, 2001: 2). Produktivitas merupakan nilai output yang dihasilkan oleh suatu unit of labour or capital Karyawan dengan gaji yang tinggi akan meningkatkan komitmen dan biasanya meningkatkan motivasi dan produktivitas kerjanya sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan masa depan yang baik, terjadi efisiensi produk, menjalankan konsep marketing yang benar. Sehingga produk yang dihasilkan tinggi serta menghasilkan return on investment yang tinggi.

Inovasi dalam aspek yang luas akan menghasilkan produk baru, desain baru, proses produksi, new marketing approach dan juga bagaimana menyelenggarakan training yang baik. Oleh karena itu kata inovation and change adalah syarat untuk menghadapi persaingan. Dengan produk hasil usaha inovasi, segmented market, differented product, technologi differences and economic of scale maka suatu corporasi, industri bahkan negara akan menunjukkan kapasitas daya saingnya. Sedangkan segmentasi menggambarkan komitmen dan konsistensi serta konsentrasi pada satu produk yang menjadi Core competence.
Dari tiga kunci daya saing tersebut, maka diperlukan frame breaking change yang merupakan suatu sistem yang matang, artinya antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan dengan kekuatan kompetensi sumberdaya manusia yang tinggi. Pada dasarnya, tantangan, peluang dan juga kekecewaan dalam pengelolaan organisasi sering bersumber dari masalah-masalah yang berhubungari dengan SDM atau orang-orang atau para pegawai (Simamora,1999). Apa yang dilakukan oleh manusia dalam organisasi termasuk dalam bentuk perusahaan, pada dasarnya tertuju pada pemenuhan kebutuhannya sebagai manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting dalam menempatkan dirinya sebagai manusia (Nawawi,2000).

Seseorang bekerja atau beraktifitas dengan harapan bahwa hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik dan memuaskan daripada keadaan sekarang (Wakely dalam As’ad.1998). Dengan demikian, bekerja disamping sebagai media untuk mendapatkan penghasilan guna pemenuhan kebutuhan hidup, juga merupakan sarana atau aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya mendukung, sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak mendukung, pegawai akan merasa tidak puas (Mangkunegara,2000).

Locke dalam Luthans (1999) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu pernyataan emosional yang positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Handoko (1999) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan memandang pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik, terutama faktor-faktor Imbalan dan Lingkungan Kerja agar tidak terjadi pemborosan dan diharapkan akan bisa maningkatkan produktivitas. Hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik dan memuaskan dari pada kedaan sekarang , kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan sesuai perkembangan masyarakat dan kita tidak dapat lagi terjebak dalam mitos berkepanjangan yang memandang sumber daya manusia hanya sebagai salah satu faktor produksi semata. Karena dasar pemikirannya adalah secara umum manusia yang membuat, mengatur, dan mengelola keseluruhan faktor pembangunan yang ada. Tanpa manusia faktor-faktor itu hanyalah benda mati yang tidak akan memberi hasil guna.

Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM, sebagai salah satu perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah, dalam rangka mengisi otonomi daerah pada masa-masa kini dan yang akan datang, maka harus diupayakan untuk melakukan berbagai pembenahan, diantaranya adalah pembenahan sektor sumber daya manusia dan juga telah menerbitkan buku Corporate Plan (Rencana Pengembangan Usaha). Hal ini penting karena dapat dijadikan dasar penyusunan program multi tahun dan menghadapi kelayakannya, sehingga Rencana dan Anggaran Tahunan Perusahaan dapat disusun secara terarah dan berkesinambungan dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Pegawai mempunyai peranan yang sangat penting oleh sebab itu PDAM menetapkan aturan kerja, pemberian imbalan materiil yang diharapkan mereka merasa puas, sebab kepuasan yang tinggi akan membuat organisasi semakin stabil yang pada akhirnya tujuan dari organisasi akan mudah dicapai (Newstron dalam Dharma,1996).

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Manajemen Strategi Pelayanan Yang Diterapkan Instalasi Rehabilitasi Medik Di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan’’ … (92)


Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan memberikan pelayanan pasien yang perlu mendapatkan perawatan lanjutan, baik pasien yang baru dirawat di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan sendiri atau rujukan dari rumah sakit lain. Hingga saat ini jenis pelayanan yang dapat diberikan adalah: SHORT WAVE DIATHERMY, pemulihan syaraf. Dan lain-lain. Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan rata – rata dalam satu hari mampu melayani pasien sejumlah 18 dengan berbagai jenis kasus.

Hasil pengamatan pendahuluan menunjukka bahwa pelayanan Rehabilitasi Medik masih perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan publik, untuk itu bagaimana strategi yang harus ditempuh agar tujuan pelayanan Rehabilitasi Medik dapat tercapai. .
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2006, sedangkan lokasi penelitian di Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan dengan alasan letak obyek penelitian cukup strategis, mudah dijangkau dan Rumah Sakit sedang melaksanaan peningkatan disegala bidang,.penelitian ini adalah pengolahan data sekunder layanan Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan Sebagai tolok ukur pada penelitian adalah hasil perhitungan dari pengolahan dengan metode tabulasi data dan analisis tabel untuk menjawab tujuan penelitian

Hasil penelitian jumlah kunjungan berdasarkan 6 jenis layanan yang dapat di Istalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan pada Bulan Januari Sampai dengan Maret 2006 464 pasien dengan berbagai tindakan sebagai berikut : Tabel 4.5. jumlah kunjungan pasien jenis layanan latihan Fisik bulan januari sampai dengan bulan Maret 2006 sebanyak 199 orang. Tabel 4.6. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Aktino Terapy (Infra ed) ,sebanyak 237 orangTabel 4.7. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Swediatermi sebanyak 144 orang. Tabel 4.8. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Swediatermi sebanyak 69 orang. Tabel 4.9. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Hidroterapi/Parafin sebanyak 27 orang. Tabel 4.10 jumlah kunjungan pasien jenis layanan Traksi Lumbal dan Cervical bulan sebanyak 14 orang. Tabel 4.11 jumlah kunjungan berdasarkan jenis kunjungan sebanyak 355 orang. Tabel 4.12 jumlah kunjungan berdasarkan jenis sebanyak 225 orang. Tabel 4.13. jumlah kunjungan berdasarkan jumlah tindakan bulan sebanyak 298 orang. Tabel 4.14 jumlah kunjungan berdasarkan umur pasien sebanyak 128 orang
Hasil penelitian jumlah kunjungan berdasarkan 6 jenis layanan yang dapat di lakukan rehabilitasi medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman
Data tersebut diatas menunjukkan dari enam jenis layanan Instalasi rehabilitasi Medik yang terdiri dari Latihan Fisik, Aktio Terapy, Elektro Terapi Tens, Hidro Terapy dan Traksi di badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan pada kurun waktu 3 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2006 yang tertinggi pasien Aktino Terapy(Infra ed) . Untuk itu baik sumber daya manusia serta peralatan untuk menagani pasien tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar sewaktu – waktu diperlukan tidak mengalami hambatan. Untuk antisipasi pada masa yang akan datang serta mendasarkan jumlah kunjungan pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan diperlukan pengebangan peralatan yang lebih canggih sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan pengemabngan kualitas sumber daya manusia seca terencana dan terprogram baik melalui jalur formal maupun non formal.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) … (91)

Kartasasmita (1997:56) menyebutkan bahwa Stuo empiris menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembanguran tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat sehingga banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain 


(1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil uang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sls ekstrim dirasakan merugikan, 
(2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut, 
(3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya tetapi cara pelaksanaan tidak sesuai dengan pemahaman tersebut dan 
(4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak ditkut sertakan. Oleh karena itu menjadi suatu tugas menejemen untuk menjamin bahwa Pembangunan (1) harus menguntungkan rakyat, (2) harus bisa dipahami maksudnya oleh rakyat (3) harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya (4) dilaksanakan sesuai dengan maksud dan keinginan rakyat, secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan Daerah belum sepenuhnya didukung oleh keterpaduan pembangunan sektoral serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan keterkaitan Pembangunan antar wilayah, antar desa dan antar kota, terutama daerah tertinggal dan terpencil, daerah perbatasan, daerah transmigrasi dan Daerah Kawasan Timur di Indonesia.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Cara Seo Blogger